hukum kepailitan. Subjek hukum dalam kepailitan yaitu pihak Pemohon pailit, debitor pailit, hakim pengawas. hukum kepailitan

Procceding: Call for Paper 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era ISBN: 978-979-3599-13-7 NCOLS 2020 235 bersangkutan. karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya. Buku ini juga memberikan penjelasan tentang sejarah dan tata hukum di Indonesia, sehingga para pembaca yang ingin mempelajari hukum lebih mendasar dapat menggunakan buku ini. Dalam penelitian diketahui bahwa Indonesia telah memiliki regulasi mengenai kepailitan melalui instrumen hukumnya yakni Undang-Undang No 37 Tahun 2014. 348. Kepailitan suatu Perseroan Terbatas mengakibatkan beralihnya kewenangan atas pengurusan dan pemberesan atas seluruh kekayaan Perseroan Terbatas tersebut kepada Kurator. Monitor Televisi; 3. Ketentuan wanprestasi dapat dilihat dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang isinya:. BPPK. Prinsip Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi, Dalam Emmy Yuhassarie, Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. Ruang Lingkup Hukum Bisnis. 9 Jono. : Ny. 348. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan mendapatkan. Buku Hukum Kepailitan ini awalnya terbit ketika hukum kepailitan masih diatur dalam Failissement Verordening Stb 1905 No. kepailitan sendiri telah menentukan bahwa terhadap perkara PKPU baik PKPU sementara maupun PKPU tetap tidak ada upaya hukum, hal ini dapat dilihat pada: - Pasal 235 Undang-Undang No. Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (hal. Untuk Publik - 3 tahun yang lalu-x 5. 59/Pdt. Kata Pailit. Setelah pengajuan kepailitan lalu bagaimana kamu juga harus mengetahui bentuk perlindungan debitur dalam proses kepailitan. Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (hal. Maaf, konten ini tidak tersedia saat ini. Istilah-Istilah disini adalah istilah-istilah yang sering ditemui. Oh iya, dalam hukum kepailitan tidak mengenal yang namanya Asas Nebis In Idem, ini berarti permohonan pailit atau PKPU yang sudah menyebabkan debitor dinyatakan pailit tidak menutup. Jakarta: Grafiti. Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai. H. Tabel Dosen. 4 Tahun 1998 menyatakan sebagai berikut : Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap itu pula, maka kepailitan debitor dinyatakan berakhir. Ratio decidendi ini merupakan reasoning pertimbangan hukum Hakim yang secara akademis maupun praktik sebagai. 0 (0) 0. BENTUK PEMBELAJARAN11 Aco Nur, Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan hukum Oleh Debitur, Pilar Yuris Utama, Jakarta, 2015, hlm 3-4. Penulis menguraikan konsep, asas, dan tujuan dari ketiga hal tersebut, serta hubungan dan permasalahannya dalam praktik. Sebelum menjawab pertanyaan pokok Anda, patut diketahui perbedaan filosofis antara PKPU dengan kepailitan. Kepailitan tidak membebaskan seseorang yang dinyatakan pailit dari. Sehingga eksekusi terhadap aset direksi dan komisaris dilakukan langsung oleh Kreditor pemegang jaminan. “ Kamus Istilah Perbankan”, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. Ketiga, studi komparasi dengan Singapura sebagai negara yang hingga sebelum 2017 tidak menerapkan UNCITRAL. Ibid. 0812-804-9978 0818-0856-1113- 0815-17000-706. (2012). Seorang debitor dapat dinyatakan pailit jika memenuhi syarat-syarat berikut :12. Masalah Masalah Hukum, 44(4). Mungkin terjadi. 118. 45 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 17 Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. Menyatakan Penetapan Hakim Pengawas Perkara Kepailitan PT. Dalam. 20 March 2021; Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada: 1. f 3 B. Penutup. Akibatnya, “banyak ketentuan dalam pasal-pasal yang diubah, tidak sempurna”. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun tugas akhir penulisan hukum dengan judul Pembuktian Sederhana Pada Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Ma No. perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang. Menimbang: a. hakim pengawas 5. Dicabut sebagian dengan : UU No. Pada zaman itu, seorang debitur apabila tidak dapat melunasi utangnya, maka debitur pribadi secara fisik harus bertanggung jawab sepenuhnyaPenyelesaian kasus kepailitan bertele-tele karena pihak yg dipailitkan mengajukan kasasi atau peninjauan kembali; Tingkat pengembalian hutang sangat rendah, hanya 10 % s/d 20 %. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan, termasuk persatuan. v 10 M. 1, Maret 2017: 74 - 91. Pailit dapat diartikan debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu. 21 Edward Manik, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ( Cv. B. 5 Pasal 149 berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Akibat Hukum Kepailitan Debitor yang berada dalam kondisi berhenti melakukan pembayaran, baik atas laporan pihak kreditor maupun atas permohonannya sendiri, dengan putusan majelis hakim dinyatakan pailit, maka akan melahirkan akibat hukum kepailitan. Pada dasarnya kepailitan dapat diajukan oleh semua jenis kreditur. Pendahuluan a. Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Dapat memahami dan menjelaskan pengertian dari kepailitan 3. berdasarkan Pasal 1 nomor (1) Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (biasa disebut “UU. Yang menjadi dasar hukum dari gugatan lain-lain adalah Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) yang berbunyi: Putusan atas. Kepailitan diakomodir dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2014 tentang. 7 Sita umum ini sangat menarik dibahas karena UU Kepailitan menjadikannya sebagai titik tolak sebuah kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 3 setelahnya. Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila. 0 (6) 0. Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) serta dalam Bab VI tentang Peninjauan Kembali dari Pasal 295 sampai Pasal 298 UU Kepailitan dan PKPU. Seseorang yang mogok atau terhenti atau berhenti membayar hutangnya disebut 'Le failli'. Pascasarjana USU. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan mengenai dasar hukum kepailitan yaitu UU 37/2004. [147]. KUHD Indonesia. Setiap peristiwa hukum memiliki subjek hukum dan objek hukum. 1. Padahal keduanya berbeda. 21 October 2016; Dilihat 954 kali; Diunduh 0 kali; Jenis Dokumen: Buku Hukum: Judul: Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran: T. BPPK. Tujuan Pembahasan 1. Hukum Kepailitan: PenyelesaianUtang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran. Di sisi lain, dalam hukum kepailitan sendiri, kreditor diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu: Kreditor separatis, yakni kreditor yang memegang jaminan kebendaan, seperti jaminan gadai, hak tanggungan, hipotik, dan fidusia. Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas (PT) Pasal 97 ayat (1) UUPT mewajibkan setiap anggota direksi untuk wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk melakukan pengawasan perseroan untuk kepentingan dan usaha (tujuan. H. Akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur sebelum pernyataan pailit • Dalam Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus; v. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan. hakim (peng niaga) 4. Pengaturan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum peninggalan Belanda. Dani Sugiri, Dosen PKN STAN, menjelaskan materi Jenis Laporan Keuangan Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Novi Pujayanti. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan mengenai dasar hukum kepailitan yaitu UU 37/2004. Ia mengatakan perkara kepailitan di Indonesia sebelum tahun 1998 masih sangat sedikit, namun setelah tahun 1998 hingga terakhir pada 2020 tercatat ada 769 perkara. Selain itu, perlu ada pendapat Majelis Hakim yang harus mengucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan bisa dilaksanakan terlebih dulu bahkan ketika ada upaya hukum mengenai putusan tersebut. Hukum Kepailitan Last modified by: Windows User. Penelitian hukum ini dilatarbelakangi bahwa Bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus sehingga pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank tidak dapat dipersamakan dengan prosedur yang berlaku umum. penundaan kewajiban pembayaran utang. Sedangkan arti insolvensi dapat kita temukan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu keadaan tidak mampu membayar. Selain itu, masih dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan adalah: 1) Debitur sendiri, 2) seorang Kreditur, 3) jaksa atau penuntut umum, 4) Bank Indonesia, 5) Badan Pengawas Pasar Modal, dan 6) Menteri Keuangan. Kemudian, ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia tahun 1998 dilakukan pembaharuan hukum kepailitan dan akhirnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu No. ) 2. Direktori. , hlm. __, 2008, Hukum Kepailitan: Memahami Faillisement Verordening, Juncto Undang-Undang No. Jaya Nur Sukses(Dalam Pailit) No: 44/ PKPU /2012/PN. Hukum Kepailitan : Memahami Failissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (biasa disebut “UU Kepailitan“),…. 208. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai Actio Pauliana. 4) Pembuktian sederhana. Dalam bahasa fiqih, kata 14Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 12. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Yang dimaskud dengan ”waktu setempat” disini adalah Misal waktu tempat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh. 1 SUMBER HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA • BW secara umum Khususnya pasal 1131, 1132, 1133 dan 1134 • HIR (Peraturan Acara Perdata) • Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas • Undang Undang No. 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:. B. Hal ini mengakibatkan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Hukum acara dalam proses kepailitan berpangkal pada pendirian bahwa hakim pada intinya pasif. Nama mata kuliah BMP ini adalah “Hukum Perusahaan dan Kepailitan”, yakni mata kuliah yang membahas ruang lingkup hukum perusahaan, termasuk di dalamnya perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum hingga pembahasan terkait Kepailitan dan5 Syamsudin M Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, PT Tata Nusa, Jakarta,2012 hal 6 . com Abstrak – Artikel ini membahas tentang penegakan hukum mengenai hak asasi manusia. Aturan hukum yang mengatur tentang bentuk badan usaha disebut hukum perusahaan. Status Hukum Pemegang Hak Tanggungan dan. Pengertian kepailitan dan Dasar hukum kepailitan. Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak. Telp. Ricardo Simanjutak, Kepailitan Dalam Perbankan, Perusahaaan Publik dan Perusahaan Asuransi, Makalah dalam Lokakarya Terbatas tentang . 30 dan lihat pula ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang. lainnya dalam hukum perdata. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 13 Pendekatan ini diperuntukkan untuk. 16 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 M. Akademik, Riset dan Inovasi Tanda Tangan Tanda Tangan Dr. Niaga. Yang dapat diartikan dimana dengan adanya kondisi kepailitan ataupun PKPU tidak berpengaruh terhadap pemilik hak agunan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Lex Crimen Vol. Kepailitan sendiri hanya bisa dihindari melalui rencana perdamaian yang disetujui kreditur. A. Untuk Publik - 3 tahun yang lalu-x 5. Hukum pailit. Aspek –Aspek Hukum Kepailitan Lintas Batas 1. Beli koleksi Buku Hukum Kepailitan online lengkap edisi & harga terbaru September 2023 di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. 6. Kurikulum Jurusan Hukum UPH didasarkan pada landasan hukum nasional dan internasional yang kokoh serta riset terkait, agar kamu mampu menguasai pengetahuan hukum dan memiliki kemampuan memecahkan masalah. 2 Tahun 1992 Tentang USAHA. , LL. Pembahasan Soal Problem Manajemen Keuangan - Bagian 3. Hukum kepailitan menjelaskan bahwa seseorang atau suatu badan hukum yang memperoleh pinjaman dari orang lain atau badan hukum lain, pihak yang memperoleh pinjaman disebut sebagai debitor, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut sebagai kreditor. 217 jo Stb 1906 No. 5 Tahun 1962 yang masih berlaku a) Permendagri No. AB - Keberadaan Undang-undang No. Pengertian Hukum Dagang, Sejarah, Sumber, Ruang Lingkup, Sumber dan Hubungan : hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan. Maaf, konten ini tidak tersedia saat ini. Sedangkan aturan lain yang masih terkait dengan Hukum Kepailitan adalah, antara lain: 1) UU No. MAKALAH HUKUM KEPAILITAN DOSEN PEMBIMBING : Dr. Si. 2) Peraturan pelaksana dan/atau turunan dari UU No. Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Si. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yangSutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (hal. panitia para kreditur sifat keputusan kepailitan : keputusan kepailitan berlaku demi hukum ( by the operation of law), meskipun ada upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Sebab hukum kepailitan tersebut diatur dalam ratusan pasal yang saling terkait. H. c. SEJARAH RINGKAS HUKUM KEPAILITAN Hukum Kepailitan di Inggris Hukum Kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi. (3) Pendekatan Kasus (case approach): § Beranjak dari ratio decidendi Hakim dalam putusannya terhadap perkara kepailitan dan PKPU in-concreto. Tesis. Pasal 1131 menyebutkan bahwa segala kebendaan si berutang,Hukum kepailitan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menganut prinsip persaingan usaha dimana undang-undang tidak memandang keadaan debitor itu solven atau insolven, asalkan memenuhi beberapa persyaratan yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang. Dimaksudkan sebagai textbook (buku pelajaran) bagi para mahasiswa dan dosen fakultas hukum yang belajar atau mendalami hukum kepailitan. Pihak yang Terkait dalam Pengurusan harta pailit. 23) 2. Undang-undang No. Dalam SKMA itu ada. Kepailitan sendiri hanya bisa dihindari melalui rencana perdamaian yang disetujui kreditur. Arif Nugrahanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Pajak, menjelaskan tentang konsep pemajakan penghasilan dalam keluarga. 1905 No. 0 (7) 1.